1. Tentang Analisis Beban Kerja
- Permendagri No. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Departemen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- ABK kosong
- KMA No. 164 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
2. Tentang Analisis Departemen
- KMA No. 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Departemen
- Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Departemen
- Permenpan No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Departemen
- Lampiran Permenpan No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analis Posisi
- nomor PMA 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Deskripsi Pekerjaan Kosong
- Contoh Analisis Departemen
- Analisis Pekerjaan Daftar Isi
3. Tentang Penilaian Kompetensi Kemenag
- Perka BKN No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Departemen
- Perka BKN No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN No. 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil
- Permenpan No. 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
- KMA No. 27 Tahun 2013 Tentang Penilaian Kompetensi Kementerian Pendidikan
4. Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
- Perka BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS
5. Tentang Disiplin PNS
- Keputusan Kepala BKN No. 15 Tahun 2003 Pengawasan dan Pengendalian Ttg Juknis sebagai pelaksanaan PP No. 9 tahun 2003
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN no. 32 Tahun 2022 Ttg Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 30 Tahun 1980 tentang Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 42 tahun 2004 tentang kode etik pegawai negeri sipil
- UU No. 43 tahun 1999 tentang pohon kepegawaian
- UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Asas Kepegawaian
6. Tentang Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) PNS
- KMA No. 493 Tahun 2003 tentang Pembuatan DP3
- Perka BKN no. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 tahun 2011
- Perka BKN no. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja
- SE Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia no. 3670 Tahun 2013 tentang Evaluasi Kinerja Pegawai
- Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jurusan dan Kelas Jurusan Kemendagri
- Lampiran Permenpan No. 63
- Perka BKN No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- Perka No. 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jurusan
- Perka BKN No. 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Basis Data Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
7. Tentang Daftar Peringkat ( DUK )
- PP No. 15 tahun 1979 tentang daftar pangkat
- PP no. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- nomor SE 03/SE/1980 tentang Daftar Pangkat PNS
8. Tentang Izin Belajar
- KMA no. 175 tahun 2010 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil
- SE Menpan no. 18 tahun 2004 tentang izin belajar dan tugas belajar
- SE Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia no. 2850 Tahun 2013 tentang Tugas Izin Belajar
- SE Menpan no. 4 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar
9. Tentang Izin Kepala Daerah, Partai Politik, KPU
- Kementerian Dalam Negeri No. 8 Tahun 2001 Pedoman Penolakan PNS Terpilih Menjadi Pemimpin Daerah
- Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- PP No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Negara
- PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perangkat Daerah
- PP No. 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Camat dan Perlengkapannya Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 55 Tahun 1980 Tentang Penjelasan
10. Tentang Jam Kerja PNS
- Kep. Gub Jatim no. 41 tahun 2000 tentang pengaturan hari dan jam kerja instansi
- Keppres no. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Kep. Menpan no. 8 tahun 1996 tentang pedoman pelaksanaan hari kerja
- nomor PMA 28 tahun 2013 tentang keberadaan PNS
- SE Menpan No. 9 tahun 2012 tentang jam kerja pegawai negeri sipil di bulan ramadhan
11. Tentang Izin Nikah dan Perceraian
- PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No. 10 tahun 1983
- SE BKN No. 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
- SE 48 Tahun 1990 Ttg Juklak PP No. 45 tahun 1990
- Penetapan Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil
12. Tentang Promosi
13. Tentang Organisasi Pelaksana
- Perka BKN No. 35 Format TTG 2015 Nomor Kepala BKN Penetapan Pohon Keputusan Penyesuaian Pensiun Pensiun Dan PNS Janda dan Duda
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Bagan Struktur Organisasi 1
- Bagan struktur organisasi 2
- Bagan struktur organisasi 3
- Berita acara validasi evaluasi posisi
- Kepka BKN no. 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada departemen struktural
- Kepka BKN no. 26 tahun 2001 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas
- Keppres no. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001
- Kepka BKN no. 13 Tahun 2003 tentang Pelaksana Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Kepka BKN no. 14 tahun 2003 tentang juknis pensiun dan pensiun
- KMA no. 56 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Nota Mosi
- KMA no. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja ditingkatkan
- KMA no. 491 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Nota Mosi
- KMA no. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Wewenang dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- KMA no. 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Penetapan Depag menjadi Depag
- Tentang Nomor Pokok Pegawai ( NIP ) dan Kartu Pegawai Elektronik ( KPE )
- Perka BKN no. 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS
- Perka BKN no. 37 Tahun 2011 tentang Susunan Kepegawaian
- Perpres no. 09 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- nomor PMA 9 Tahun 2007 tentang Baperjakat
- nomor PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
- nomor PMA 2 tahun 2014 tentang dewan pertimbangan staf
- nomor PMA 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua PMA no. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
- nomor PMA 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
- PP no. 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di departemen struktural
- UU No. 43 tahun 1999 tentang pohon kepegawaian
14. Tentang Pengadaan PNS
- Kepka BKN nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN no. 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan, Penetapan, dan Penggunaan NIP PNS
- PP no. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 97 Tahun 2000 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN no. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN no. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian Kehormatan
- Perka BKN no. 30 tahun 2007 pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil
- PP. Tidak. 21 Tahun 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai usia BUP bagi pejabat fungsional
- PP no. 09 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kehormatan Menjadi PNS
- PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kehormatan Menjadi PNS
- PP no. 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kehormatan Menjadi PNS
- SE Menpan no. 05 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah
- SE Menpan no. 03 tahun 2012 tentang pendataan tenaga honorer K1 dan daftar nama tenaga honorer K2
- Surat Sekjen tentang kelengkapan pengajuan TH. K2 yang lolos seleksi
15. Tentang Pengelolaan Data PNS
- KMA 39A tahun 2000 tentang pedoman pengolahan data dan informasi kepegawaian
- Perka BKN no. 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ( SAPK )
- Perka BKN no. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Basis Data Kepegawaian
- instruksi simpeg
16. Tentang Pensiun
- PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- PP no. 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat PP. Tidak. 32 tahun 1979
- PP no. 21 Tahun 2014 tentang Penghematan PNS yang mencapai BUP untuk Jabatan Fungsional
- PP no. 57 Tahun 2012 tentang Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
- Surat Kepala BKN no. 99 Tahun 2014 tentang Batasan Usia Pensiun PNS
- Surat Kepala BKN no. K.26-30 V.28-6 99- Penjelasan bagi PNS yang masih siap/belum siap menjalankan tugasnya
- UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- SE. BKN No. K.26-30/V.1-1/99 Penolakan Pengangkatan, Pemberhentian Sementara itu, Dan pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional
17. Tentang Reformasi Birokrasi
- KMA No. 118 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Unggul
- Permenpan no. 197 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil untuk jabatan yang dikecualikan dalam penghentian sementara penerimaan pegawai negeri sipil
- Permenpan no. 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan
- SE. Menpan No. 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
18. Tentang Zona Integritas (ZI)
- Permenpan No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih serta Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Permenpan No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Integritas Menuju Kawasan Bebas Korupsi
19. Tentang Manfaat Kinerja
- Kamus Kompetensi Departemen Kementerian Republik Indonesia Tahun 2015
- Draf prosedur pembayaran tunjangan kinerja
- Tabel perhitungan manfaat kinerja
- Nilai dan kelas posisi struktural di kantor pusat
- Nilai dan kelas posisi pada fungsi tertentu
- Nilai dan kelas posisi pada fungsi umum
- Nilai dan golongan jurusan pada jadwal kajian naskah Al-Quran , BDK , Balitbang, Kantor Urusan Haji, KUA , Asrama Haji, Madrasah Negeri, proyek pencetakan Al-Quran
- Nilai dan golongan jabatan struktural di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- nomor PMA 51 Tahun 2014 tentang Tata Nilai dan Golongan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agama
- Nilai dan kelas departemen struktural di perguruan tinggi
- Nilai dan kelas departemen struktural di Kanwil
- SE Dirjen Perbendaharaan No. 56 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PP 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama
- PP. Tidak. 108 Tahun 2014 tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Agama
20. Tentang Standar Operasional Prosedur ( SOP )
- KMA no. 84 tahun 2013 tentang pemberian wewenang kepada pimpinan satker atas nama menteri untuk menetapkan SOP di lingkungan kementerian
- KMA no. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Kementerian Pendidikan
21. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
- Pedoman Desain Implementasi SPIP
- Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko
- Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
- Pedoman Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan SPIP
22. Tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
- Permendagri no. 6 Tahun 2007 tentang Penyusunan SPM
- Permenpan no. 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
- UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
23. Tentang Korespondensi
- KMA no. 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan
- nomor PMA 16 tahun 2006 tentang surat menyurat resmi
24. Tentang Uji Persamaan Promosi ( UPKP )
25. Tentang LAKIP
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Government
- Langkah-langkah Penyusunan LAKIP
- Contoh LAKIP
- Permenpan No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah
- Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26. Tentang Analis Kepegawaian Departemen Fungsional Tertentu
- Perka BKN No. 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penilaian Rincian Kegiatan Departemen Analis Kepegawaian dan Nomor Kreditnya
- Perka BKN No. 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Perka BKN No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Perka BKN No. 67 tahun 2006
- Perka BKN No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perka BKN No. 1 tahun 2009
- Perpres No. 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepegawaian
- Lampiran Keputusan Presiden No. 17 tahun 2013
- Kep. Oleh BKN no. 162 tahun 2000 tentang petunjuk teknis Jabfung tentang analis personalia dan nilai kredit
- KMA no. 61 Tahun 2008 tentang Pengesahan Penandatangan untuk Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian Jabfung
- Lampiran Perka BKN No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Jabfung Tenaga Ahli Analis
- Perpres no. 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Analis Kepegawaian Jabfung
- Perka BKN Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan Departemen Analis Kepegawaian
- Perka BKN Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Nomor Kreditnya
- Permenpan Nomor Per 14 M.Pan 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor Per 36 M.Pan 11 Tahun 2006 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Nomor Kreditnya
- Permenpan Nomor Per 36 M.Pan 11 Tahun 2006 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
27. Tentang Jabatan Fungsional Guru Tertentu
- Program Persiapan Kepala Sekolah Juklak – LPPK Madrasah
- Penyusunan Juklak Proyeksi untuk Kebutuhan Kepala Sekolah – Madrasah
- Analisis Juklak Kebutuhan Pengembangan Profesi Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Rekrutmen Juklak Calon Kepala Madrasah
- Penilaian Potensi Kepemimpinan Juklak Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Penulisan Juklak dan Evaluasi Makalah Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Diklat Juklak Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Akreditasi Juklak Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Perolehan Ijazah dan Nomor Unik Kepala Madrasah
- Asesmen Akseptabilitas Juklak Calon Kepala Madrasah
- Disiplin Kehadiran Guru PAI
- juknis Permendiknas no. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Kep. bersama Menteri Pendidikan dan Kepala Bkn Nomor 181 Tahun 1999 tentang Juklak Jabfung Dosen dan Nomor Kredit
- KMA no. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah
- Aturan Bersama tentang Organisasi dan Kesetaraan Guru
- Per. bersama Mendiknas dan Kepala Bkn Nomor 03 V PB 2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Permen No. 16 Th. 2007 Tentang Kompetensi Guru
- Permen No. 35 Th. 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan JabfungGuru dan Angka Kreditnya
- Permen No. 38 Th. 2010 tentang Penyesuaian Jabfung Guru
- Permendikbud No. 004 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru PNS dan Guru Non PNS
- Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru di Jurusan
- Permendiknas No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan JabfungGuru dan Angka Kreditnya
- Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Beban Mengajar
- Permendiknas No. 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru di Jurusan
- Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah
- Permenpan No. 16 Tahun 2009 Tentang JabFung dan AK
- Permen No. 4 Tahun 2014 Tentang Lampiran Tata Cara PAK Guru PNS dan Non PNS
- nomor PMA 13 th 2014 tentang Pendidik Agama Islam
- nomor PMA 90 th 2013 tentang Pemeliharaan Pendidik Madrasah
- nomor PMA 14 Th 2014 Tentang Pendirian Madrasah oleh Pemerintah dan Madrasah Swasta Negara
- PMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi
- nomor PMA 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013
- PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama
- PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar
- PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Fotokopi Lampiran Permen No. 35 Tahun 2010 Ttg Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- SE Direktur Jenderal No. 106 Mutasi TTG 2013 PNS Menjadi Dosen
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
30. Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Tertentu
- Disiplin Kehadiran Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI
- Kep. Dirjen Pendis No. 2029 Tahun 2012 tentang Pedoman Diklat Calon Pembimbing
- Peraturan Bersama Ttg Juklak Jf. Pengawas Sekolah Dan Nilai Kreditnya
- Perbermendiknaskabkn No. 01 III PB. Th 2011 dan No. 6 Juklak Jab 2011 Pengawas jamur
- Permenpan No. 21 Tahun 2010 Tentang Jab. Pengawas Sekolah Fung dan Nilai Kreditnya
- nomor PMA 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah
31. Tentang Departemen Fungsional Tertentu Penghulu
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Juknis Penghulu dan AKnya
- PERMENPAN no. 62 Tahun 2005 tentang Jab. Fung Penghulu dan AK
- Perpres No. 73 Th. 2007 tentang Tunjangan Utama
- Sekretaris SE No. 1028 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penghulu dan KUA
32. Tentang Departemen Ekstensi Fungsional Tertentu
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
- Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Agama Jabfung
33. Tentang Kantor Urusan Agama ( KUA )
- KMA No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Perdirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- nomor PMA 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PNBP atas Biaya Perkawinan dan Rujukan Di Luar KUA